Breaking News

Mahfud : Politik Itu Tidak Kotor

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menegaskan bahwa politik itu tidak kotor, apalagi kemudian disebut haram.
"Salah kalau beranggapan bahwa politik itu kotor. Politik itu bersih. Wong Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kemudian membentuk negara. Itu juga politik," katanya saat berbicara pada pengajian di Pesantren Al Qurthuby, Pujer, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Jatim), Minggu.

Guru besar ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu menegaskan bahwa politik yang kotor itu ada pada waktu tertentu, termasuk saat ini.

"Dulu tokoh-tokoh kita berpolitik itu bersih, tidak ada yang pakai uang seperti sekarang, sehingga membuat politik menjadi kotor. Tetapi, jangan lupa bahwa politik itu merupakan fitrah manusia," kata tokoh asal Pamekasan, Madura, itu.

Menurut dia, semua orang di dunia ini tidak bisa lepas dari politik. Memilih tinggal dan hidup di suatu negara saja adalah bagian dari berpolitik, yakni mengikuti kebijakan politik di negara itu.

Pada kesempatan yang didampingi Katib Aam Syuriah PBNU KH Dr Malik Madani itu, Mahfud mengemukakan bahwa politik juga merupakan alat perjuangan karena di dalamnya mengatur tentang pengambilan kebijakan.

"Saya berkali-kali mengutip pendapat Imam Al Ghazaly yang menyebutkan bahwa memperjuangkan nilai-nilai kebenaran agama dan memiliki kekuasaan politik adalah dua kekuatan kembar. Tidak akan berjalan baik jika salah satu tidak ada," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa berpolitik itu menjadi wajib dalam konteks secara umum. Namun, ia mengingatkan bahwa pengertian wajib itu bukan dalam konteks masuk ke dalam partai politik.

Sementara itu, Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Malik Madani, mengemukakan bahwa untuk urusan bentuk negara, Islam tidak pernah mengatur secara khusus, apakah harus menggunakan bentuk khilafah, kerajaan, republik atau lainnya.

"Bentuk negara ini termasuk yang diserahkan oleh Nabi Muhammad kepada kita untuk mengaturnya. Kalian yang paling tahu urusan kalian, karenanya bentuk negara tidak harus khilafah, seperti yang diinginkan kelompok tertentu," katanya.

Ia menegaskan bahwa dari dulu NU telah menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang final sehingga tidak perlu diubah.

"Kita realistis bahwa bangsa ini bukan hanya ada orang Islam, tapi dari berbagai agama," katanya menambahkan.


Sumber: antaranews.com