Breaking News

Yusril Wakili 22 Parpol Gugat UU Pemilu ke MK

Sebanyak 22 partai nonparlemen secara resmi mengajukan uji materiil atau judicial review terhadap Pasal 8 Ayat 1 dan Pasal 208 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan diwakili Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya, mereka menilai, kedua pasal itu bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945.
"Kami baru saja mendaftarkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 8 dan 208 UU Pemilu yang baru disahkan," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta, Kamis 19 April 2012.

Yusril mengatakan, pihaknya berharap MK sebagai benteng terakhir konstitusi dapat membatalkan dua pasal itu, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan UUD 1945. "Kami berkeyakinan bahwa dua pasal itu bertentangan dengan konstitusi dan menjadi kewenangan MK untuk membatalkan atau untuk menafsirkan pasal tersebut," kata mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini.

Adapun Pasal 8 ayat 1 UU Pemilu berbunyi para parpol baru dan parpol yang tidak lolos pemilu sebelumnya harus melewati tahap verifikasi parpol sebelum ikut Pemilu. Namun, bagi parpol yang memiliki wakil di DPR tidak perlu ikut verifikasi pada pemilu selanjutnya.

Menurut Yusril, pengaturan soal verifikasi Parpol itu tidak selayaknya dimasukkan ke dalam UU Pemilu, melainkan di UU Parpol. "Karena itu kami tolak karena verifikasi parpol sebelumnya dalam UU Parpol pernah dimasukkan. Verifikasi Parpol tidak selayaknya diatur dalam UU Pemilu, tapi mestinya di UU Parpol," ucap kakak kandung Yusron Ihza Mahendra tersebut.

Dijelaskan Yusril, ketika parpol sudah resmi berdiri semestinya Kemenkum HAM sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kemudian diputuskan dalam SK Menkum HAM yang berisi pengakuan bahwa parpol tersebut sudah berbadan hukum.

"Dan ketika ini dituangkan dalam UU Parpol dan diuji materi kan juga sudah dibatalkan MK. Dan kemudian tidak kapok-kapoknya ini malah kembali dimasukkan ke dalam UU Pemilu oleh DPR," ujarnya.

Sedangkan terkait Pasal 208 mengenai Parliementary Threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang sudah ditetapkan sebesar 3,5 persen, lanjut Yusril, pun juga sudah diatur dalam UU Pemilu 2009. "Pernah diuji juga oleh MK, tapi waktu itu pemohon tidak berhasil, dan permohonannya ditolak," kata Yusril.

"Implikasinya apa, pertama adalah bahwa bisa saja satu parpol tidak mencapai 3,5 persen di DPR pusat tapi di satu kabupaten kota dia mencapai 70 persen, apakah kemudian ke yang 70 persen itu tidak bisa dilantik? Lantas kalau tidak dilantik lantas apa mereka digantikan oleh orang yang sebenarnya tidak terpilih?" ucap dia.

Yusril menambahkan, dua pasal itu bertentangan UUD 1945, khususnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemudian bertentangan juga dengan Pasal 28 d yang menyangkut kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Jadi ada kesan bahwa ini parpol yang di DPR mau menang sendiri. Mereka kebetulan duduk di DPR sebagai parpol yang punya wakil di sana dan ketika membuat UU mereka mau seenaknya sendiri. Orang lain dihalangi ikut Pemilu. Ini tidak fair," ucap Yusril.

Sumber : vivanews