Breaking News

Pemerintah Pusing Tujuh Keliling Cari Skenario Atasi Defisit BPJS yang Hanpir 10 Triliun

Wartaonline.net, - Pemerintah Indonesia tampaknya pusing tujuh keliling menghadapi masalah defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, gelembung defisit lembaga penjamin kesehatan masyarakat itu terus saja membesar.
Pemerintah pun memikirkan beberapa skenario agar BPJS bisa berputar tanpa mengandalkan suntikan dana APBN. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengakui punya banyak pekerjaan rumah (PR) membuat BPJS Kesehatan berjalan mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menggelar rapat terbatas (ratas), di Kantornya yang terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, (26/9). Berdasarkan agenda, rapat ini akan membahas terkait defisit BPJS Kesehatan yang hampir mencapai Rp 10 triliun. Rapat tersebut rencananya bakal dihadiri oleh Menteri Kesahatan RI Nila Djuwita F Moeloek, dan perwakilan dari BPJS Kesehatan. 

Rapat tersebut rencananya bakal di gelar secara tertutup. Diwartakan sebelumnya BPJS Kesehatan agaknya masih harus legowo menjalani tahun ini. Alih-alih untung, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakannya malah buntung. Ibarat pepatah, besar pasak daripada tiang, neraca keuangan BPJS Kesehatan kembali defisit. Sebab beberapa pengamat ekonomi kesehatan memprediksi program JKN masih akan defisit hingga Rp 9 triliun di sepanjang tahun ini. 

Akibatnya, mutu layanan JKN diprediksi melorot semakin rendah, seiring dengan besaran iuran dan klaimnya belum memenuhi nilai keekonomian. Padahal JKN dirancang untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan sesuai kebutuhannya, terlepas dari kondisi keuangan masyarakat itu. 

Difisit diduga sejak diimplementasikannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan, alokasi anggaran belanja pemerintah untuk sektor kesehatan cenderung tidak stabil. Yakni, antara 3,1-3,7% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka tertinggi terjadi pada 2014 yakni 3,7% dengan nilai nominal sebesar Rp67,5 triliun. Tahun lalu, alokasi anggaran yang diberikan pada sektor kesehatan kembali turun menjadi 3,5%. Padahal, total anggaran belanja diterima meningkat menjadi Rp71,1 triliun. 

Tetapi, tahun ini, untuk kali pertama, pemerintah menaikkan alokasi anggaran kesehatan menjadi 5%. Itu berarti, belanja kesehatan pemerintah mencapai Rp 110 triliun yang tersebar di Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pemerintah, dan sejumlah lembaga negara lain. Artinya, perkiraan belanja kesehatan pemerintah di 2016 naik Rp30 triliun sampai Rp40 triliun dari tahun lalu. 

Dalam JKN, belanja kesehatan pemerintah diwujudkan dalam bentuk bantuan iuran kepada masyarakat berpenghasilan rendah, di mana pada 2016 mencapai 92,4 juta jiwa dengan bantuan iuran sebesar Rp23.000 per orang per bulan. Secara total, bantuan iuran pemerintah yang disalurkan kepada BPJS Kesehatan melalui anggaran Kementerian Kesehatan mencapai Rp25,5 triliun atau kurang dari 25% dari belanja fungsi kesehatan pemerintah yang jumlahnya mencapai Rp110 triliun. 


Artinya, belanja kuratif pemerintah bukanlah yang terbesar. Namun, apakah belanja sisanya merupakan belanja preventif? Seharusnya demikian. Untuk itu beberapa pihak mengusulkan agar anggaran kesehatan dapat kembali ditingkatkan. Hal itu perlu dilakukan demi membantu investasi saran dan prasarana kesehatan di tingkat daerah guna menjamin pemerataan dan mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan.