Breaking News

Tanggapan lengkap Yusril Ihza Mahendra di MK sebagai Pihak terkait tentang UU Nomor 1 Tahun 2015

TANGGAPAN PIHAK TERKAIT YUSRIL IHZA MAHENDRA
ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016)

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI,
Saudara Pemohon,
Saudara Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia,
Saudara Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Saudara-Saudara Pihak Terkait dalam perkara ini,
Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

       Izinkan saya, para Yang Mulia, untuk membacakan tanggapan saya selaku pihak terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

        Maksud Pemohon, Saudara Basuki Tjahaja Purnama, dalam perkara ini adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang -- yang selanjutnya saya sebut sebagai "undang-undang yang dimohonkan untuk diuji" -- terhadap norma Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya akan saya sebut "Undang-Undang Dasar 1945".

       Pemohon dalam perkara ini, Saudara Basuki Tjahaja Purnama, adalah seorang warganegara Indonesia yang menurut norma Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah pihak yang berhak untuk memohon pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Pemohon yang pekerjaannya sekarang adalah Gubernur DKI Jakarta,  menurut keterangannya akan mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode kedua. Karena itu, Pemohon, sebagaimana diuraikannya dalam permohonan, meyakini bahwa Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing" untuk mengajukan permohonan pengujian atas undang-undang ini. Saya, yang juga, Insya Allah, akan maju sebagai calon Gubernur DKI, merasa berkepentingan dengan permohonan Pemohon, karena jika permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah tanpa memperhatikan kontra-argumen dari pihak lain yang berkepentingan, maka hal itu saya perkirakan akan merugikan hak-hak konstitusional saya yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, jika Pemohon berkeyakinan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, maka saya juga berkeyakinan mempunyai legal standing untuk diizinkan sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan,

       Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan bahwa Pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 70 ayat (3) huruf a karena "penafsirannya dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945". Pada hemat saya, norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji itu tidaklah memerlukan penafsiran karena bunyi kalimatnya sangatlah jelas yakni "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara".  Kata "harus" dalam kalimat tersebut tentu berbeda dengan kata "harus" dalam hukum fiqih yang merupakan terjemahan dari kata "mubah" atau "jaiz" yang bermakna norma yang nertal, jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa.

        Dalam perumusan norma hukum Indonesia, kata "harus" adalah padanan kata yang  sama artinya dengan kata "wajib" dalam hukum fiqih. Wajib dalam hukum fiqih artinya suatu suruhan akan  mendapat pahala jika dikerjakan dan mendapat dosa jika tidak dikerjakan.  "Harus" dan "wajib" adalah norma yang bersifat imperatif, yakni sesuatu yang mesti dikerjakan dan jika tidak dikerjakan, maka orang yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Undang-undang bisa saja tidak menyebutkan sanksi apapun terhadap petahana yang melanggarnya, namun pejabat atau aparat penegak hukum dapat menimbang-nimbang sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum misalnya, dapat saja menerbitkan peraturan pelaksana, bahwa jika petahana tidak bersedia untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, maka calon petahana itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pilkada.  Pemberian sanksi semacam itu, dalam hukum fiqih digolongkan sebagai "ta'zir"  yakni ada norma di dalam al-Qur'an maupun hadits yang mengharamkan sesuatu, tetapi tidak menyebutkan apa sanksi bagi orang yang melanggarnya, misalnya meminum alkohol,  main judi dan makan daging babi. Di dalam al-Qur'an ada norma yang mengatakan "hurrimat 'alaikumul khamaru wal mayasir wa lahmal hinzir"  dan seterusnya (diharamkan kepada kalian meminum alkohol, main judi dan memakan daging babi), tetapi jika ada yang melakukannya, tidak ada sanksinya yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Maka kalau tidak ada hadits yang memerinci sanksinya, maka para hakimlah yang berijtihad untuk menaksir (ta'zir) hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang terbukti meminum minuman keras, main judi dan makan babi. Putusan hakim ini menjadi yurisprudensi dalam hukum pidana Islam.

        Bagi saya, norma Pasal 70 ayat (3) itu sudah terang-benderang artinya, yakni bagi setiap petahana yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama, dia wajib untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan hal ini bukanlah hasil dari sebuah penafsiran sebagaimana yang dipahami oleh Pemohon dalam angka 1, 2 dan 3 alasan permohonan pengujian yang dikemukakannya. Persoalannya kemudian apakah norma Pasal 70 ayat (3) yang mewajibkan petahana untuk cuti itu bertentangan dengan norma konstitusi dalam  Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)  dan ayat (3)  Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Ataukah norma Pasal 70 ayat (3) mengandung sesuatu yang bersifat multi tafsir sehingga Pemohon menganggap Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkannya atau memberi makna kepadanya, sehingga norma itu menjadi menjadi konstitusional sejalan dengan norma konstitusi?

      Dari pertanyaan di atas, pada hemat saya, tidaklah terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a tentang kewajiban cuti bagi perahana dengan norma konstitusi dalam pasal-pasal a quo Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang berisi norma yang mengatur pemilihan kepala daerah yang wajib "dipilih secara demokratis". Tidak ada pertentangan norma apapun antara norma undang-undang yang mewajibkan petahana untuk cuti jika maju di daerah yang sama dengan kewajiban agar kepala daerah dipilih secara demokratis. Apakah kalau petahana cuti di luar tanggungan negara, maka akan berakibat pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi tidak demokratis? Sebagai Gubernur DKI yang sedang menjabat dan potensial akan menjadi petahana dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, apakah Pilgub DKI tahun 2017 menjadi tidak demokratis karena Pemohon Saudara Basuki Tjahaja Purnama cuti di luar tanggungan negara? Saya tidak melihat ada logika yang ma'qul (masuk akal) dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita permohonannya.

      Demikian pula, apakah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji yang mewajibkan petahana untuk cuti ketika berkampanye adakah norma itu bertentangan dengan norma konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya? Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya, di mana letak pertentangan kedua norma tersebut di dalam positanya, tetapi membandingkan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintantahan itu antara jabatan gubernur yang disandang oleh Pemohon dengan jabatan Presiden RI yang dikatakan oleh Pemohon bahwa jabatannya sama-sama lima tahun.

         Presiden oleh Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak wajib cuti ketika maju sebagai petahana sehingga masa jabatannya utuh selama lima tahun, sementara gubernur petahana, menurut Pemohon, akan berkurang masa jabatannya antara 4 sampai 6 bulan. Pemohon menganggap ada ketidak-setaraan kedudukan warganegara dalam hukum dan pemerintahan bagi warganegara yang menjabat sebagai Presiden dan warganegara yang menjabat sebagai gubenur. Hal ini dikemukakan oleh Pemohon dalam alasan-alasan untuk membuktikan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

     Saya ingin menegaskan di sini bahwa masa jabatan Presiden diatur di dalam norma konstitusi (Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945), sementara masa jabatan Gubernur tidak diatur di dalam konstitusi, melainkan di dalam norma undang-undang. Undang-undang telah mengatur masa jabatan Gubernur adalah 5 tahun. Sementara, ketika Gubernur menjadi petahana, undang-undang mewajibkannya untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Jadi baik masa jabatan gubernut mapun kewajiban cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi petahana, dua-duanya diatur dalam norma undang-undang yang kedudukannya secara hirarkis adalah setara. Pembentuk undang-undang tentu mempertimbangkan dengan seksama mengapa untuk Presiden tidak ada kewajiban cuti di luar tanggungan negara, sementara ketentuan itu berlaku bagi gubernur, bupati dan walikota.

          Walaupun sama-sama menjalankan roda pemerintahan, namun ada perbedaan wewenang dan tanggungjawab antara Presiden dengan Gubernur. Presiden, menurut Undang-Undang Dasar 1945, berwenang menyatakan perang, menyatakan keadaan bahaya dan lain-lain kewenangan yang tidak dimiliki oleh Gubernur. Kalau Presiden mangkat atau berhenti dari jabatannya, maka dalam waktu sekejap, Wakil Presiden harus diambil sumpah menggantikannya sebagai Presiden. Sebab, jika dalam keadaan vakum kekuasaan Presiden seperti itu, Wakil Presiden tidak bisa menyatakan perang, menyatakan negara dalam keadaan bahaya dan lain-lain. Tugas dan wewenang seperti itu tidak ada pada Kepala Daerah. Karena itu, Presiden tidak perlu cuti. Apalagi, jika dalam Pilpres yang bersamaan, Wakil Presiden juga ikut menjadi peserta dalam Pemilihan Presiden. Kalau Presiden dan Wakil Presiden dua-duanya harus cuti di luar tanggungan negara, siapakah yang menjalankan tugas-tugas Presiden. Banyak kerumitan ketetanegaraan yang akan terjadi jika Presiden dan Wakil Presiden harus cuti di luar tanggungan negara, jika keduanya wajib cuti ketika berkampanye, walaupun saya mengakui bahwa Presiden petahana juga sangat mungkin akan menyalahgunakan kekuasaannya jika dia tidak cuti selama menjalankan kampanye sebagai petahana.

        Karena itu, saya berpendapat bahwa tidaklah ada ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan antara Presiden dengan Gubernur dalam hal cuti sebagai petahana. Kalau hal itu dianggap sebagai "hak konstitusional" oleh Pemohon, maka undang-undang berdasarkan norma Pasal 28J  Undang-Undang Dasar 1945 dapat membatasi hak konstitusional tersebut semata-mata untuk menghormati hak asasi orang lain. Di samping itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutannyang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

       Pada hemat saya, kewajiban petahana untuk cuti dalam melaksanakan kampanye sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, justru adalah sejalan dengan norma persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam norma Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Membandingkan kedudukan Presiden dengan Gubernur dalam hal cuti bagi petahana tidaklah relevan dengan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a, karena kecil sekali kemungkinannya seorang Presiden akan bertarung sebagai  petahana dalam pemilihan gubernur. Hal yang sangat mungkin terjadi dalam pemilihan gubernur adalah pertarungan antara seorang gubernur yang sedang menjabat atau petahana dengan calon gubernur, yang bisa saja orang jalanan, yang tidak menduduki jabatan apa-apa, apalagi menjabat sebagai gubernur. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 justru sangat relevan dikaitkan antara calon Gubernur petahana dengan calon Gubernur bukan petahana. Calon Gubernur petahana adalah seorang yang sedang menjabat, dengan segala atribut kekuasaannya, fasilitasnnya, pengaruhnya, aksesnya dengan berbagai sumber baik kekuasaan maupu finansial, apakah berkedudukan setara dengan penantangnya, yang tidak memiliki apa-apa, yang bisa saja hanya dengan modal dengkul menentang Gubernur petahana dengan segala kekuasaan yang dimilikinya?

       Itulah sebabnya, demi kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan, maka pengaturan tentang petahana telah beberapa kali mengalami perubahan dalam undang-undang Pemerintahan Daerah dan kini Undang-Undang Pilkada. Pernah disyaratkan agar kepala daerah petahana, atau ingin maju dalam pemilihan jabatan kepala daerah yang lebih tinggi diwajibkan berhenti dari jabatannya. Karena itulah pada tahun 2006, Pemohon Saudara Basuki Tjahaja Purnama yang ketika itu menjabat sebagai Bupati Belitung Timur telah berhenti dari jabatannya sebagai Bupati setelah menjabat selama 17 bulan dari lima tahun masa jabatannya, karena maju ke pemilihan Gubernur Bangka Belitung melawan Sdr. Eko Maulana Ali (almarhum) dan beberapa calon yang lain.

        Kemudian kewajiban berhenti sebagai petahana ini telah dipertanyakan oleh Gubernur Lampung (ketika itu)  Drs Sjachroedin ZP dalam perkara Nomor 17/PUU-VI/2008, yang menganggap kewajiban berhenti tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah  bertentangan dengan norma Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Atas dasar putusan itulah, pembentuk undang-undang mencari jalan, bagaimana caranya supaya terdapat kesamaan kedudukan di antara para calon kepala daerah tanpa mewajibkan mereka berhenti dari jabatannya, yang mengakibatkan masa jabatan tidaklah lima tahun sebagaimana diatur undang-undang.

      Jalan keluar mengatasi semua itu,  dan juga dengan dilatar-belakangi juga dengan upaya mencegah petahana menyalahgunakan kekuasaannya, maka bagi petahana yang maju di daerah yang sama, kepada mereka diwajibkan untuk cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara tidaklah menyebabkan jabatan gubernur petahana berkurang dari lima tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang dan disebutkan juga dalam Kepres pengangkatan yang bersangkutan. Cuti di luar tanggungan negara tidaklah mempengaruhi masa jabatan gubernur petahana selama lima tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebelum ada undang-undang yang mewajibkan cuti bagi petahana, Pemohon telah lebih dulu menginginkannya, ketika Pemohon meminta kepada Gubernur Fauzi Bowo yang ketika itu menjadi petahana dalam Pemilihan Gubernur DKI tahun 2012. Bahwa ketika telah menjadi Gubernur dan akan menjadi petahana, Pemohon mempunyai pemikiran yang berbeda, hal itu saya kembalikan kepada Pemohon.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan,

         Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji adalah bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945? Saya melihat tidak ada pertentangan itu. Bahwa norma yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara justru sejalan dengan norma keadilan dan kepastian hukum dan jika dihadapkan dengan para calon gubernur bukan petahana yang maju dalam pemilihan, maka pengaturan tersebut adalah adil dan poroporsional. Demikian pula norma Pasal 28D ayat (3) yang menjamin hak setiap warganegara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah sejalan dengan norma yang mengatur kewajiban cuti bagi petahana.  Seluruh argumen yang dikemukakan Pemohon yang menunjukkan adanya pertentangan norma, antara norma undang-undang dengan norma konstitusi, seluruhnya tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

     Kalau norma Pasal 70 ayat (1) huruf a undang-undang yang dimohonkan pengujian ternyata tidak ada pertentangannya dengan norma konstitusi di dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka apakah perumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohonkan untuk diuji mengandung sifat multi tafsir sehingga, Mahkamah perlu memberikan tafsir atau memaknai rumusan norma yang multi tafsir itu agar konstitusional sejalan dengan konstitusi? Seperti telah saya katakan di awal tanggapan ini, perumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a itu sangat jelas dan terang benderang, yakni setiap kepala daerah petahana ketika melaksanakan kampanye harus, dalam makna wajib hukumnya untuk cuti di luar tanggungan negara. Tidak ada tafsiran lain. Jadi cuti adalah kewajiban bagi petahana.

      Namun apa yang dimohon oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ialah memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa "materi muatan UU Pilkada Pasal 70 ayat 3 huruf a tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur...yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat pemilih untuk mengetahui visi, misi dan program petahana tersebut". Apa yang dimohon oleh Pemohon, bukanlah memohon Mahkamah Konstitusi untuk  memaknai rumusan norma Pasal 70 ayat (3) huruf a undang-undang yang dimohon untuk diuji agar menjadi konstitusional secara bersyarat, melainkan meminta kepada Mahkamah untuk membuat penafsiran a-contrario  terhadap norma Pasal 70 ayat (3) huruf a dari yang secara harfiah mewajibkan cuti di luar tanggungan negara, menjadi bukan kewajiban melainkan pilihan (opsional).

        Penafsiran a-contrario seperti itu akan menyebabkan MK bertindak menjadi badan legislatif mengubah sebuah pasal undang-undang dan menciptakan norma yang baru, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Saya kuatir, jika permohonan Pemohonan dikabulkan, maka Presiden dan DPR akan menggugat MK dalam perkara sengketa kewenangan. Dan akan terjadilah drama yang menjadi bahan tertawaan semua orang, karena kalau ada perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya  diberikan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi pula yang akan mengadilinya. Maka, bagaimana caranya MK akan mengadili dirinya sendiri sementara ia adalah pihak yang berperkara?

        Atas dasar semua uraian dan alasan yang saya kemukakan tadi, para Yang Mulia, izinkan saya memohon kepada Para Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

       Terima kasih.
       Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Jakarta, 15 September 2016
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Yusril Ihza Mahendra