Breaking News

PAS Sampaikan Klarifikasi Terkait Persoalan KKR Sabuga

WARTAONLINE.NET,-- Ormas Pembela Ahlu Sunnah (PAS) menggelar jumpa pers terkait persoalan KKR yang digelar di Sabuga 6 Desember lalu. Pihak PAS membantah melakukan pembubaran atas kegiatan tersebut.

Hal itu disampaikan Tim Kuasa Hukum Pembela Ahlu Sunnah (PAS) di Aula Masjid Istiqamah, Jalan Citarum, Kota Bandung, Minggu (11/12/2016).

"Yang kami lakukan adalah mengingatkan pihak KKR bahwa jadwal peribadatan yang telah dilakukan oleh mereka sudah habis waktunya, yakni hanya hingga pukul 16.00 WIB sesuai kesepakatan dengan pihak Kesbangpol Bandng," ujar Farchat.

Pihak PAS juga menganggap bahwa kegiatan KKR bukan kegiatan yang sifatnya insidentil, karena masih banyak gereja di tempat lainnya yang dapat menampung jumlah jamaah KKR.

"Sangat berbeda dengan kasus yang terjadi pada 2 Desember 2016 di mana belum ada masjid yang dapat menampung jutaan jamaahnya untuk melaksanakan salat jumat," kata Farchat.


Ketua PAS Ustadz Muhammad Roinul Balad, menyatakan tidak akan meminta maaf kepada Panitia Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016, seperti yang diminta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil. Menurut Roin pihaknya tidak salah. Bahkan sudah ada fitnah dalam pemberitaan yang menyebutkan jika pihaknya membubarkan KKR Natal. 

"Oleh karenanya kami tidak akan meminta maaf dan siap menempuh jalur hukum," ujar Roin dalam jumpa pers PAS di Masjid Istiqomah, Ahad petang (11/12). 

Roin mengatakan, pihak PAS tidak pernah membubarkan KKR Natal tersebut. "Mereka yang membubarkan diri sendiri, setelah kami berbicara dengan mereka," katanya.

Oleh karenannya, kata dia,  PAS meminta Persatuan Gereja Indonesia (PGI) meminta maaf atas pendeskreditan, penistaan dan penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, PAS mengaku kecewa atas pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang meminta pihaknya meminta maaf atas kejadian pembubaran KKR tersebut.

"Kami tidak pernah membubarkan acara KKR itu, bahkan kami meminta mereka untuk melanjutkan kegiatannya tapi hanya sore hari saja," katanya. 


MUI KOTA BANDUNG TIDAK DIAJAK KOORDINASI


Dalam kesempatan yang sama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, mengaku tidak pernah dilibatkan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil. Terutama, dalam mengambil keputusan meminta pihak PAS (Pembela Ahlu Sunnah) meminta maaf kepada panitia KKR.

"Kami MUI Kota Bandung tidak pernah dilibatkan dalam negosiasi tersebut. Jadi itu hanya inisiatif Wali Kota Bandung dan Komnas HAM saja. Kami tidak pernah terlibat di dalamnya," ujar Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI Kota Bandung, KH Cecep Sudirman Ansori.

Menurut Cecep, sebagai salah satu tokoh kerukunan umat beragama, secara pribadi Cecep mengaku kecewa dengan langkah yang diambil Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang memutuskan jika pihak PAS yang akhirnya harus meminta maaf. "Apalagi wali kota mengeluarkan pernyataan itu tanpa mengundang PAS, dan kami sebagai MUI. Tiba- tiba ada pernyataan itu," kata Cecep.

Padahal, KH Cecep mengatakan seharusnya Emil bisa duduk bersama dengan semua pihak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. "Bandung itu sangat toleran terhadap keberagaman agama, jadi selama bisa dibadamikan semua masalahnya pasti selesai. Jangan sebelah pihak seperti ini," katanya.

Namun, kata Cecep, pihak MUI belum mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam permasalahan ini. Pihaknya, baru merundingkan dan memforumkan saja masalah ini. "Sejauh ini kami masih menunggu Ketua kami Miftah Farid bagaimana langkah selanjutnya dikarenakan beliau masih melaksanakan ibadah umrah," kata Cecep.

Namun Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil berkelit atas pernyataan pihak MUI ini,  menurutnya rapat telah dihadiri Sekretaris MUI.
"Rapat dihadiri oleh Sekretaris MUI. usulan dan pendapatnya ada di notulensi rapat. Pengurus MUI yang menjadi narasumber media ini tidak hadir," ujar Ridwan Kamil lewat akun Twitter-nya menjawab pertanyaan dari salah seorang warganet, Senin (12/12) dini hari.******