Empat daerah siap dirikan pembangkit listrik tenaga sampah tahun ini

0

Berita Ekonomi – Empat daerah yang akan menyelesaikan PLTSa adalah Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta.Jakarta (ANTARA) – Empat daerah menyatakan siap untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dan akan menyelesaikan proyek tersebut pada 2019.

“Dari 12 kota/kabupaten yang mengusulkan pembangkit listrik tenaga sampah, sudah ada 4 yang cukup siap, mudah-mudahan tahun ini sudah selesai,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Pramono menghadiri rapat terbatas dengan topik “Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)” yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Empat daerah yang akan menyelesaikan PLTSa adalah Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta.

“Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung untuk penyelesaiannya. Kelima adalah Bali kemudian 7 daerah lain akan diminta membuat ‘prototype-nya’. Solo ‘progressnya’ cukup baik, kemudian yang mulai adalah DKI Jakarta dan yang persoalannya relatif tertangani dengan baik adalah Bali,” ungkap Pramono.

“Maka Presiden menegaskan risalah rapat hari ini merupakan payung hukum termasuk payung hukum penyelesaian yang ada termasuk untuk sampah, mudah-mudahan dengan demikian 5 daerah segera selesai, 7 daerah segera bisa mengikuti karena perpres sudah sangat jelas,” tambah Pramono.

Perpres No 35/2018 tersebut mengamanatkan percepatan pembangunan PLTSa oleh pemerintah daerah, antara lain di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

Dalam melakukan percepatan pembangunan PLTSa itu, gubernur atau wali kota dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau melalui kompetisi Badan Usaha.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa wajib memenuhi perizinan di bidang lingkungan hidup dan perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah menugaskan atau menetapkan Pengelola Sampah dan Pengembang PLTSa, menurut Perpres ini, gubernur atau wali kota mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN (Persero).

Mengenai pendanaan untuk percepatan pembangunan PLTSa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaan yang bersumber dari APBN, digunakan untuk Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah kepada Pemerintah Daerah, yang besarnya paling tinggi Rp500 ribu per ton sampah.

Dalam Perpres ini ditegaskan bahwa pembangunan PLTSa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Sumber : Empat daerah siap dirikan pembangkit listrik tenaga sampah tahun ini

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.