Jokowi Cuekin Ocehan Amien Rais

Oleh Wawan Kuswandi

0
Foto : Istimewa

WartaOnline, Jakarta : Bukan Amien Rais namanya kalau tidak membuat pernyataan heboh tapi tak berbobot. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan, syarat rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi adalah pembagian jatah kekuasaan 55:45. Jika syarat itu ditolak, maka parpol pengusung Prabowo akan memilih menjadi oposisi.

“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, ayo bagi 55:45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” tutur Amien Rais di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019). Redaksi wartaonline.net meminta pendapat pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi terkait pernyataan Amien Rais.

Bagaimana Jokowi harus menyikapi pernyataan Amien Rais?

Saya tidak tahu dan tidak memahami maksud Amien Rais soal pembagian jatah kekuasaan 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi. Presiden Jokowi jangan tersandera dengan pernyataan Amien Rais. Bagi saya, pernyataan Amien Rais itu hanya sekadar ngoceh untuk menarik perhatian publik. Jokowi harus cuekin omongan Amien Rais. Tokoh PAN itu sudah tidak punya basis massa lagi alias sudah ngak laku di panggung politik. Di ormas Muhammadiyah, Amien Rais tak digubris. Di PAN, suaranya juga ngak didengar. Di PA 212, Amien Rais kalah pamor dengan Rizieq Shihab. Jadi, rakyat, politisi dan Jokowi tidak perlu menanggapi omong kosong Amien Rais.

Terus, apa langkah Jokowi dalam kekuasaan, terutama saat memilih menteri kabinetnya?

Jokowi harus berani menggunakan hak prerogatifnya. Jangan tersandera oleh kepentingan perebutan kekuasaan dari sejumlah oknum politisi rakus dan syahwat politik parpol, baik dikubu pengusungnya (01) maupun pengusung Prabowo (02). Politik bukan transaksi dagang gorengan. Ukuran politik adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jokowi ngak perlu ngumbar janji soal calon menteri dari golongan anak muda alias milenial, politisi parpol maupun kalangan profesional. Jokowi hanya perlu menteri yang berani dan mampu mengeksekusi sekaligus menyukseskan semua program kerjanya. Tak peduli soal usia dan profesinya. Yang penting, menteri itu bisa kerja maksimal dalam membantu Jokowi. Itu saja.

Apa benar ada polarisasi di masyarakat?

Tidak ada itu polarisasi atau perpecahan. Masyarakat damai-damai saja kok. Yang ada hanya perbedaan pendapat dalam memilih presiden saat pilpres lalu. Polarisasi kecil hanya ada di kalangan elit politik dari level menengah sampai atas. Hanya politisi busuk yang terus memainkan diksi polarisasi atau perpecahan dengan tujuan untuk mengalihkan kemenangan dan prestasi Jokowi dalam periode pertama kepemimpinannya. Media massa juga tampak ikut-ikutan mengekspos diksi polarisasi dan rekonsiliasi tanpa mendalami makna dua kata itu yang sebenarnya. Akhirnya, polarisasi dan rekonsiliasi jadi isu publik dan masyarakat ikut terpengaruh.

Sejumlah oknum politisi PAN sepakat dengan pernyataan Amien Rais, menurut Anda?

Saya menduga ada beberapa oknum politisi PAN yang oportunis dalam soal kekuasaan alias mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka itu oknum-oknum yang gila kekuasaan. Rekonsiliasi dimaknai mereka sebagai sebuah kesempatan untuk masuk ke gerbong kekuasaan Jokowi. Biasanya oknum politisi oportunis ini sangat rakus dan serakah dalam kekuasaan.

Apakah pernyataan Amien Rais bisa ditafsirkan sebagai pembagian jatah kursi menteri?

Soal itu hanya pak Amien Rais yang tahu. Bagi saya, dalam berpolitik itu ada etika yang harus dipegang kuat. Saya menyebutnya santun politik. Itu artinya, siapapun politisi parpol (kubu Jokowi maupun Prabowo) harus mendorong Jokowi agar menggunakan hak prerogatifnya. Faktanya, sejumlah politisi parpol (01 maupun 02) justru melobi Jokowi untuk melakukan transaksi politik. Transaksi politik jelas telah melecehkan santun politik, apalagi ketika mereka minta jatah menteri atau jabatan lain kepada Jokowi hanya karena sebagai parpol pendukungnya (01) atau sebagai syarat rekonsiliasi dari pendukung Prabowo (02). Sesungguhnya sangatlah tidak pantas sebuah rekonsiliasi dimaknai dengan bagi-bagi kursi kekuasaan tanpa melihat kepentingan rakyat secara menyeluruh. Saya berharap Jokowi mewaspadai adanya politisi busuk yang ingin masuk kekuasaan dengan memakai simbol rekonsiliasi.

Apa tujuan Amien Rais membuat pernyataan itu?

Tujuannya hanya Amien Rais yang tahu. Saya menduga, Amien Rais hanya ingin menciptakan polemik di masyarakat bahwa kekuasaan itu tidak hanya milik Jokowi, tetapi juga menjadi hak Prabowo. Alasan Amien Rais membuat pernyataan itu didasari oleh adanya isu polarisasi dan rekonsiliasi yang dikembangkan oleh sejumlah oknum politisi busuk kepada publik saat pilpres lalu. Diksi rekonsiliasi dan polarisasi menjadi acuan Amien Rais agar sejumlah politisi parpol pendukung 02 bisa masuk kekuasaan Jokowi.

Bagaimana Anda melihat sosok Amien Rais?

Buat saya pribadi, Amien Rais hanya seorang politisi tua yang biasa-biasa saja. Dia bukan seorang negarawan yang banyak disebut-sebut sejumlah politisi dan media massa. Seseorang akan menerima sebutan sebagai negarawan kalau orang itu dalam seluruh aktivitas dan pernyataan politiknya selalu menyejukkan publik dan memperkuat kebersamaan rakyat di tengah-tengah banyaknya perbedaan SARA. Apakah sikap dan perilaku Amien Rais sudah menyejukkan bangsa ini? Lihat saja jejak digitalnya, pasti Anda bisa melacaknya dan tahu karakter Amien Rais yang sebenarnya, apakah dia pantas disebut negarawan? Bahkan, ada yang menyebut dia sebagai bapak reformasi 98. Saya kok masih meragukan peran Amien Rais dalam peristiwa reformasi 98 lalu.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.