Jokowi Diantara Politisi Busuk dan Isu Pembusukan Ideologi

Oleh : Wawan Kuswandi

0
Presiden RI Joko Widodo bersama Prabowo Subianto

Wawancara : Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT belum lama ini mengandung makna politis yang sangat dalam. Buktinya pertemuan itu berlanjut dengan politik ‘nasi goreng’ Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP) yang menjamu Prabowo Subianto (Ketum Gerindra).

Aura politik nasional semakin tajam ketika Surya Paloh juga ikut melakukan manuver politik dengan bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal sebelumnya, Ketua Umum Nasdem itu sudah kongkow bareng dengan Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) dan Soeharso Monoarfa (Ketum Plt PPP).

Pertemuan itu tampaknya memang sengaja dirancang oleh sejumlah elite politik bukan hanya sekadar untuk mencegah politisi busuk masuk kekuasaan Jokowi, tapi juga dalam upaya merencanakan ‘membersihkan’ kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama yang ingin melakukan pembusukan terhadap ideologi Pancasila.

Penegasan di atas disampaikan pemerhati komunikasi massa Wawan Kuswandi kepada Sharul Tan Malano dari wartaonline.net di kantor The Wawan Kuswandi Institute di kawasan kota tua, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2019). Berikut ini hasil wawancara selengkapnya.

Maksud Anda mencegah politisi busuk masuk kekuasaan Jokowi?

Politik itu bukan transaksi dagang gorengan. Siapapun politisi parpol pendukung Jokowi, baik dari TKN maupun pengusung Prabowo dari BPN (berdasarkan rekonsiliasi) tidak punya hak untuk menekan Jokowi dalam meminta jabatan atau posisi menteri di kabinet Jokowi. Apalagi kalau mereka saat mendukung Jokowi berorientasi untuk mendapat jatah kekuasaan atau jabatan. Itu namanya politisi busuk. Mereka tidak boleh menyandera hak prerogatif Jokowi. Jokowi harus percaya diri dan tidak boleh takut dengan tekanan parpol koalisi pendukungnya maupun kelompok oposisi. Jokowi harus mewaspadai hal ini. Jokowi harus berani menyampaikan sikap politiknya kepada para Ketum Parpol pendukungnya maupun parpol oposisi.

Lantas apa hubungannya antara sejumlah pertemuan politis di atas dengan pembusukan ideologi?

Sudah menjadi rahasia umum dan analisis sejumlah pengamat politik bahwa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan diduga kuat didukung oleh kelompok-kelompok radikal yang berbasis agama. Nah, kalau kedua tokoh ini ‘dipegang kepalanya’, maka kelompok-kelompok radikal ini akan kehilangan pemimpinnya dalam melakukan aktivitas radikalnya. Di sisi lain, salah satu tokoh ormas yang berada di Arab Saudi sampai saat ini belum bisa pulang ke Indonesia. Bahkan, pamor tokoh tersebut mulai tenggelam. Jadi, pertemuan sejumlah tokoh elite politik yang saya sebutkan di atas jelas memiliki agenda politik yang kuat yaitu untuk memperkokoh posisi Jokowi di periode kedua serta merapatkan barisan kebangsaan dan persatuan rakyat di bawah panji Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Itu merupakan strategi satu-satunya Jokowi dan rakyat melalui parpol untuk membersihkan kelompok atau ormas radikal dan oknum politisi yang ingin melakukan pembusukan terhadap ideologi Pancasila dengan membawa-bawa agama.

Massa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan kecewa, pandangan Anda?

Justru dengan kecewanya para pendukung Prabowo dan Anies ini, maka perpecahan diantara mereka akan semakin cepat. Pada akhirnya mereka akan bubar dan tidak punya tokoh idola. Nah, pemerintah bersama seluruh alat hukum negara dengan didukung oleh rakyat akan semakin mudah untuk memetakan siapa saja oknum-oknum atau kelompok dan ormas radikal yang mencoba ingin melakukan pembusukan ideologi Pancasila. Pemerintah bisa segera melakukan pencegahan sekaligus penindakan tegas sesuai UU yang berlaku.

Langkah Jokowi untuk rekonsiliasi dengan Prabowo sudah benar?

Bukan bicara benar atau salah. Jokowi justru berpikir tentang masalah kebangsaan Indonesia yang saat ini ideologinya sedang digerogoti oleh segerombolan oknum politisi, ormas dan kelompok radikal tertentu yang mengatasnamakan agama. Jadi, rekonsiliasi dengan Prabowo itu jangan dikonotasikan untuk mendapat jatah kekuasaan atau jabatan, tapi untuk kebaikan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Soal Prabowo dan sejumlah tokohnya akan mendapat jabatan atau tidak dalam kekuasaan Jokowi, itu menjadi hak prerogatif Jokowi. Sejumlah politisi parpol pendukung Jokowi (01) seharusnya memahami sikap negarawan Jokowi dalam skala nasional yang lebih luas, bukan hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan. Intinya ialah kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini harus berjalan lancar dan sukses tanpa terus diganggu oleh isu-isu SARA dan politik identitas.(red)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.