Kejari Dairi Periksa Tersangka Pengadaan Kapal Wisata Fiktif

0

 Kejari Dairi Periksa Tersangka Pengadaan Kapal Wisata Fiktif

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi pada Kamis (9/8) memeriksa Parti Pesta Simbolon dan Ramles Simbolon selaku tersangka pengadaan kapal wisata fiktif yang bersumber dari APBD Dairitahun anggaran 2008.

Sekitar pukul 10.00 WIB, kedua tersangka memenuhi panggilan penyidik dengan mendatangi kantor Kejari Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Namun, pada kali ini penyidik hanya bisa melakukan pemeriksaan terhadap Ramles Simbolon, sebab tersangka Parti Simbolon datang tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

“Parti Simbolon batal kami periksa hari ini karena tidak ada penasihat hukumnya. Jadi akan dijadwalkan ulang waktu pemeriksaannya,” kata Kasi Pidsus Kejari Dairi, Chairul Wijaya, Kamis.

Baca: KPK Periksa 6 Saksi dari Dinas PUPR dan Swasta Terkait Korupsi Bupati Labuhanbatu 

Begitu pun dengan Ramles Simbolon, penyidik baru dapat memeriksa tersangka sekitar pukul 13.00 WIB, karena menunggu kehadiran penasihat hukumnya.

Dalam pemeriksaan yang berakhir sekitar pukul 16.00 WIB tersebut, penyidik diketahui mengajukan sebanyak 14 pertanyaan kepada tersangka untuk mencari tahu peran Ramles dalam kasus ini.”Ada 14 pertanyaan yang kami ajukan. Dari pengakuan tersangka, yang bersangkutan pada dasarnya tidak ikut melakukan pemeriksaan barang, tapi hanya pernah dimintai menandatangani berkas saja,” ungkap jaksa penyidik, Yosua Parlaungan Tobing.
Yosua menuturkan, setelah itu barulah Ramles mengetahui bahwa namanya tercantum sebagai panitia Provisional Hand Over (PHO) di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Dairi dalam kegiatan pengadaan kapal wisata tahun 2008. Ditambah, setelah adanya penetapan tersangka oleh penyidik.

Baca: Korupsi Kapal Nelayan, Berkas Tiga Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

“Tersangka tahunya terlibat sebagai panitia setelah ada penandatangan akan dilakukan serah terima kapal,” jelasnya.

Sementara CV Kaila Prima Nusa merupakan rekanan Disbudpora Dairi dalam pengadaan kapal wisata pada tahun 2008. Wakil Direktur perusahaan tersebut, Nora Butarbutar kini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).
Sebelumnya, Nora Butar-butar sempat menjalani penahanan. Namun, karena alasan sakit, maka ia dibantarkan di salah satu rumah sakit di Medan dan akhirnya menghilang hingga Kejari Dairi menetapkan Nora Butarbutar sebagai buronan.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dairi, Pardamean Silalahi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Naik Kaloko dan pengawas Naik Capah telah divonis bersalah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman selama 6 tahun penjara dan ketiganya telah dieksekusi. Sebelumnya ketiganya dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tipikor pada PN Medan tahun 2016.(*)



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.