Perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia masih minim

0

Berita Bisnis
Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ira Aprilianti menyatakan, perlindungan konsumen e-commerce di Tanah Air masih minim, padahal Indonesia dengan jumlah populasinya yang besar merupakan pasar yang potensial untuk perkembangan industri ini.

“Permasalahan selanjutnya adalah awareness (kesadaran) di masyarakat dan juga upaya pemerintah yang masih minim. Masyarakat sebagai konsumen belum paham urgensi dari perlindungan data pribadi dan hak-hak mereka sebagai konsumen,” kata Ira Aprilianti di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, ujar dia, berbagai upaya pemerintah perlu ditingkatkan pula supaya bisa mendorong terciptanya kebijakan yang mengedepankan prinsip perlindungan data pribadi konsumen.

RUU ini, masih menurut dia, idealnya mengatur hak dan kewajiban antara penyedia layanan dengan konsumen untuk memperjelas tujuan penggunaan data pribadi dan data apa saja yang boleh diakses oleh penyedia layanan yang berhubungan dengan transaksi tersebut.

“Sayangnya saat ini pembahasan RUU ini masih tertunda karena harus menunggu selesainya pembahasan Omnibus Law,” ujarnya

Ira menambahkan, sebenarnya Indonesia saat ini sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. UU lain yang sudah berlaku adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 2008.

PP ini sudah mengatur beberapa hal, di antaranya adalah mengenai larangan untuk membagikan dan menggunakan data konsumen ke pihak ketiga dan aturan mengenai data apa saja yang boleh digunakan oleh penyedia layanan e-commerce.

Namun di dalamnya, ujar dia, dinilai masih belum ada parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kinerja para penyedia layanan e-commerce dalam mematuhi regulasi yang berlaku.

Sumber : Perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia masih minim

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.